Menurut Al Syifa, ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut mengawal permohonan ini utamanya di media sosial.

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

“Saya sangat menyayangkan putusan pidana terkait kasus penyerobotan tanah di eks lahan Pasar Tuminting, dimana putusannya adalah masa percobaan one tahun,”ujar Devie.

Tessa menerangkan untuk perkara pertama tim penyidik KPK kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan untuk perkara kedua tim penyidik KPK bersama auditor kini masih menghitung kerugian negara.

“Terkait hal ini, saya mengharapkan setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Responsif berarti kita harus cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi.

“Kejati Sulut harus banding. Karena vonis ini sangat tidak masuk akal, apalagi yang bersangkutan pernah dihukum dalam kasus pidana atas obyek tanah yang sama”, tegasnya.

“Di tengah dunia yang begitu cepat dan tanpa batas, institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum yang humanis dan contemporary harus mampu beradaptasi dengan transformasi electronic teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat period present day,” sambungnya.

Bahwa perihal kerusakan lingkungan akibat perbuatan Terdakwa great post tersebut juga dipertegas lagi oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis Msi yang menerangkan bahwa Ahli sudah melakukan pemeriksaan sample dan sample tersebut dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan analisis kerusakan tanah dan lingkungan hidup, sehingga didapatkan simpulan pada pokoknya tanah rusak karena pH tanah meningkat, kadar air tanah menurun, bobot isi (bulk density) tanah meningkat dan porositas tanah menurun akibat terbakar.

“Saya juga ingin menekankan corporate values jangan hanya menjadi slogan yang utopis semata tanpa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Adil adalah tujuan dari setiap penegakan hukum yang dilakukan dan akuntabel merupakan keprofesionalan kita dalam bekerja yang berdasarkan integritas, sehingga setiap pekerjaan kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” terangnya.

"Putusan bebas ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan, dan akan berpotensi dipakai sebagai yurisprudensi oleh perusahaan-perusahaan sejenis ke depan."

yang dianut oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Roni menegaskan, kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsensi perusahaan dipandang sebagai kewajiban perusahaan, apalagi kebakaran itu juga masuk ke areal konsesi perusahaan.

"Dengan kata lain harus ada tindakan atau upaya pencegahan dan penanggulangan dari pihak perusahaan. Stringent legal responsibility

"Karena seperti yang kami ketahui bersama apabila isu ini viral atau menjadi sorotan publik tentu akan menambah pertimbangan hakim," ujarnya.

Majelis hakim mengatakan Budi Tjahjono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.